Minggu, Mei 10, 2009

TINJAUAN YURIDIS TENTANG FUNGSI SOSIAL DARI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) NOMOR : 5 TAHUN 1960

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk matipun manusia masih memerlukan sebidang tanah 1). Atas dasar itu, persoalan tentang tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagaian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah. Betapa tidak, agama mengajarkan bahwa manusia adalah berasal dari tanah. Tanah adalah tempat bermukim bagi umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani. Tanah dapat dinilai pula sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen, karena memberikan suatu kemantapan untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang. Pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi orang yang meninggal dunia. Pendek kata, tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan ini.
Berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas, maka tanah bagi kehidupan manusia tidak hanya mempunyai nilai ekonomis sebagaimana anggapan sementara pihak, akan tetapi juga mengandung asek sosial, politik kultural, psychologis, dan Hankamnas. Oleh karena itu, dalam rangka pemecahan aneka permasalahan yang berkenaan dengan soal-soal pertanahan dewasa ini bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum semata,akan tetapi juga harus memperhatikan asas kesejahteraan (prosperity), asas ketertiban dan keamanan (security), dan asas kemanusiaan (humanity), agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.
Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah terus. Selain banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak, misalnya untuk perkebunan, peternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan, dan jalan-jalan untuk perhubungan.2)
Dari berbagai penelitian yang dilakukan terhadap masalah pertanahan di negara kita telah diperoleh data, bahwa penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah masih belum begitu tertib dan terarah, dalam arti masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih (overlapping) dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Guna Tanah, baik dilihat secara Nasional maupun secara Regional. Disamping itu penguasaan dan pemilikan tanah masih menunjukan ketimpangan dalam masyarakat, yang mana ada sekelompok kecil masyarakat memiliki penguasaan tanah secara berlebihan dan melampaui batas, sedangkan dilain pihak kelompok terbesar dari masyarakat mempunyai tanah dalam jumlah yang sangat terbatas. Bahkan banyak pula yang tidak mempunyai tanah sama sekali dan terpaksa hidup sebagai buruh tani yang berarti sangat bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Selain daripada itu tidak jarang pula timbul kasus berupa penguasaan tanah oleh oknum-oknum tertentu secara tanpa hak.
Keadaan semacam itu adalah jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat dan negara, karenanya harus dirombak dan diperbaiki melalui proses pembangunan yang terencana dan terarah. Penataan mengenai penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah sebagai suatu program Nasional sudah direncanakan semenjak tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 yaitu tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 yang kemudian dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). 3) UUPA memberikan landasan hukum bagi program yang dimaksud, walaupun sebenarnya konsepsinya sudah ada sejak tahun 1947. Dengan adanya pernyataan politik dari lembaga tertinggi, maka pemerintah berkewajiban sepenuhnya untuk melaksanakan program tersebut.
UUPA telah menggariskan beberapa ketentuan mengenai penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah yang ada di Indonesia. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, UUPA telah meletakkan kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, demikian juga bagi para pemegang hak diwajibkan untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Ketentuan-ketentuan tersebut telah dijabarkan secara terperinci baik dalam berbagai peraturan yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun peraturan lainnya. UUPA sebagai peraturan yang memuat ketentuan pokok dibidang keagrariaan, masih memerlukan peraturan pelaksanaannya. Selain itu peraturan pelaksana dari UUPA ada yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisis masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Hal ini mengakibatkan timbulnya beberapa kemacetan dalam pelaksanaan di lapangan.
Kesadaran hukum anggota masyarakat untuk mendaftarkan hak milik dan hak penguasaan atas tanah relatif sangat rendah, hal ini disebabkan dari pengaruh Hukum Adat yang masih mendominasi kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan. Atas dasar itu penegakan hukum dalam bidang pertanahan perlu mendapat perhatian khusus, karena tanah sebagai sumber utama kehidupan manusia mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi.
Untuk mengatasi persoalan dan mempertahankan hak atas sebidang tanah, sebaiknya masyarakat mengetahui dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam proses pendaftaran tanah. Masalah ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian sehingga penulis bermaksud menuangkannya dalam skripsi dengan judul :
“ TINJAUAN YURIDIS TENTANG FUNGSI SOSIAL DARI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) NOMOR : 5 TAHUN 1960 “.

B. Identifikasi Masalah
Dalam membahas hal-hal yang berhubungan dengan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah, penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut :
1. Sejauh manakah pemahaman masyarakat mengenai pemilikan dan penguasaan hak atas tanah ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi sosial hak atas tanah ?
3. Masalah-masalah apakah yang timbul dari pemilikan dan penguasaan hak atas tanah sehubungan dengan fungsi social tanah ?
4. Sejauh manakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pemilikan dan penguaaan hak atas tanah dihubungkan dengan fungsi sosial tanah ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian.
Adapun maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai :
1. Untuk mengetahui sejauh manakah pemahaman masyarakat mengenai pemilikan dan penguasaan hak atas tanah
2. Untuk engetahui bagaimanakah pelaksanaan fungsi sosial hak atas tanah
3. Untuk mengetahui masalah-masalah apakah yang timbul dari pemilikan dan penguasaan hak atas tanah sehubungan dengan fungsi sosial tanah
4. Untuk mengetahui sejauh manakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah pemilikan dan penguaaan hak atas tanah dihubungkan dengan fungsi social tanah

D. Kegunaan Penelitian.
Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai pemilikan dan penguasaan hak atas tanah, fungsi sosial tanah, dan hubungan antara pemilikan penguasaanhak atas tanah dengan fungsional. Oleh karena itu penulis berharap agar penulisan ini :
1. Secara teoritis :
a. Untuk mempelajari dan membandingkan antara teori dengan praktek mengenai pemilikan dan penguasaan hak atas tanah.
b. Untuk menambah wawasan penulis, dalam memahami ilmu hukum khususnya Hukum Agraria
2. Secara Praktis :
a. Sebagai masukan dalam proses pemilikan dan penguasaan hak atas tanah yang dewasa ini menjadi masalah yang sangat kompleks.
b. Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat, lembaga/Instansi yang berwenang ataupun pihak lain yang terkait langsung dengan masalah pemilikan dan pengusaan hak atas tanah.

E. Kerangka Pemikiran
Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sepanjang perjalanan sejarah umat manusia selalu merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Kenyataan sejarah telah menunjukan pula, untuk kelangsungan hidupnya itu manusia baik sebagai individu, maupun sebagai mahluk social serta mahluk ciptaan Tuhan senantiasa melakukan hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam terkandung di dalamnya.4)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar