Sabtu, Mei 02, 2009

Penyimpangan Ideologi Pancasila, Pelecehan Seksual dan KDRT

PENYIMPANGAN IDEOLOGI PANCASILA
Penyimpangan ideologi Pancasila dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, apapun itu bentuknya. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai penyimpangan ideologi Pancasila yaitu Pelecehan Seksual dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk penyimpangan ideologi Pancasila yang ada, karena pelecehan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan hal ini juga termasuk pelanggaran sila yang terkandung pada Pancasila yaitu sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga sila V Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang sangat disayangkan adalah kebanyakan korban dari pelecehan seksual dan kekerasan ini adalah kaum hawa. Pelecehan seksual ini dapat terjadi dimana dan kapan saja. Baik secara kita sadari maupun tidak. Dan acap kali pelecehan ini dapat berupa kekerasan yang merupakan tindakan kriminal.
Pelecehan Seksual
Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.
Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dsb.
Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan.
Pelecehan juga dapat berupa komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya pelecehan seksual merupakan pelecehan gender, yaitu pelecehan yang didasarkan atas gender seseorang, dalam hal ini karena seseorang tersebut adalah perempuan. Seperti: " Tugas perempuan kan di belakang....", "Tidak jadi dinikahi, karena sudah tidak perawan lagi....".
Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dsb baik siang maupun malam.
Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, dimutasikan, dsb. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan, dsb.
Hampir semua korban pelecehan seksual adalah perempuan tidak memandang status sosial ekonomi, usia, ras, pendidikan, penampilan fisik, agama, dsb. Korban pelecehan akan merasa malu, marah, terhina, tersinggung, benci kepada pelaku, dendam pada pelaku, shock, trauma berat, kerusakan organ fisik, dll.
Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjerat seseorang pelaku pelecehan seksual:
(1) Pencabulan pasal 289-296.
(2) Penghubungan pencabulan pasal 295-298 dan pasal 506.
(3) Persetubuhan dengan wanita di bawah umur pasal 286-288.
Kiat-kiat mencegah pelecehan seksual:
1. Pelajari persoalan pelecehan seksual
2. Mampu bertindak asertif dan berani mengatakan tidak (menolak)
3. Menyebarkan informasi tentang pelecehan seksual
4. Mau bertindak sebagai saksi
5. Membantu korban
6. Membentuk kelompok solidaritas
7. Mengkampanyekan jaminan keamanan, khususnya bagi perempuan
8. Mengkampanyekan penegakan hukum bagi hak-hak perempuan
Ingat! Jika anda menjadi korban pelecehan seksual, Anda jangan diam!. Pikirkanlah langkah-langkah yang bisa anda ambil. Selalu tanamkan dalam diri anda bahwa pelecehan yang terjadi sama sekali buka kesalahan anda.
Langkah-langkah yang bisa anda lakukan adalah:
1. Membuat catatan tentang kejadian pelecehan seksual yang anda alami. Catat dengan teliti identitas pelaku, tempat kejadian, waktu, saksi dan yang dilakukan oleh pelaku serta ucapan-ucapan pelaku.
2. Bicara pada orang lain tentang pelecehan seksual yang anda alami. Ceritakan kepada teman, atasan, guru atau siapa saja yang anda percayai dan mau mengerti perasaan anda.
3. Memberi pelajaran kepada pelaku. Apabila anda sanggup melakukannya katakan kepada pelaku bahwa tindakannya tidak dapat anda terima. Anda dapat melakukannya dengan ucapan verbal dengan kata-kata, melalui telepon atau surat. Ajak seorang teman untuk menjadi saksi.
4. Melaporkan tindakan pelecehan seksual
5. Mencari bantuan/dukungan kepada masyarakat
6. laporkan ke polisi.
Melaporkan pelecehan seksual tersebut, karena pelecehan seksual melanggar hukum. Maka, sangat tepat jika pelecehan seksual yang anda alami segera anda Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran.
Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus/sekolah, di pesta, tempat rapat, dll.
Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja, dokter, dukun, dsb.
Akibat pelecehan seksual, korban merasa malu, marah, terhina, tersinggung, benci kepada pelaku, dendam kepada pelaku, shok/trauma berat, dll
Kekerasan terhadap Perempuan
DEFINISI
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan jender. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.
Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran hak-hak berikut:
• Hak atas kehidupan
• Hak atas persamaan
• Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
• Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
• Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
• Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
• Hak untuk pendidikan lanjut
• Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.
Kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk:
• Tindak kekerasan fisik
• Tindak kekerasan non-fisik
• Tindak kekerasan psikologis atau jiwa
Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya.
Tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/dikehendaki korbannya.
Tindak kekerasan psikologis/jiwa adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.
PERKOSAAN
Perkosaan adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa diinginkan oleh korban. Seorang laki-laki menaruh penis, jari atau benda apapun ke dalam vagina, anus, atau mulut perempuan tanpa sekehendak perempuan itu, bisa dikategorikan sebagai tindak perkosaan.
Perkosaan dapat terjadi pada semua perempuan dari segala lapisan masyarakat tanpa memperdulikan umur, profesi, status perkawinan, penampilan, atau cara berpakaian. Berdasarkan pelakunya, perkosaan bisa dilakukan oleh:
• Orang yang dikenal: teman, tetangga, pacar, suami, atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara).
• Orang yang tidak dikenal, biasanya disertai dengan tindak kejahatan, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan.
Tindak perkosaan membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, korban perkosaan bisa mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan intim dengan lawan jenis, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina, berisiko tertular PMS, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, dan lainnya.
Perempuan yang menjadi korban perkosaan sebaiknya melakukan langkah-langkah berikut:
• Jangan mandi atau membersihkan kelamin sehingga sperma, serpihan kulit ataupun rambut pelaku tidak hilang untuk dijadikan bukti
• Kumpulkan semua benda yang dapat dijadikan barang bukti, misalnya: perhiasan dan pakaian yang melekat di tubuh korban atau barang-barang milik pelaku yang tertinggal. Masukkan barang bukti ke dalam kantong kertas atau kantong plastik.
• Segera lapor ke polisi terdekat dengan membawa bukti-bukti tersebut, dan sebaiknya dengan keluarga atau teman.
• Segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat (dokter, puskesmas, rumah sakit) untuk mendapatkan surat keterangan yang menyatakan adanya tanda-tanda persetubuhan secara paksa (visum)
• Meyakinkan korban perkosaan bahwa dirinya bukan orang yang bersalah, tetapi pelaku yang bersalah.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya.
Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.
Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dsb
Secara psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya, dll.
Secara seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual.
Secara ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.
Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya enggan/tidak melaporkan kejadian karena menganggap hal tersebut biasa terjadi dalam rumah tangga atau tidak tahu kemana harus melapor.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan bila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sbb:
• Menceritakan kejadian kepada orang lain, seperti teman dekat, kerabat, lembaga-lembaga pelayanan/konsultasi
• Melaporkan ke polisi
• Mencari jalan keluar dengan konsultasi psikologis maupun konsultasi hukum
• Mempersiapkan perlindungan diri, seperti uang, tabungan, surat-surat penting untuk kebutuhan pribadi dan anak
• Pergi ke dokter untuk mengobati luka-luka yang dialami, dan meminta dokter membuat visum.
Perkosaan
Apakah yang dimaksud dengan perkosaan? Perkosaan adalah tindak kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi: (1) tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan, (2) dengan “persetujuan” perempuan namun di bawah ancaman, (3) dengan “persetujuan” perempuan namun melalui penipuan. Dalam KUHP (pasal 285) disebutkan “perkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar pernikahan.” Apabila ada perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual namun tidak memenuhi isi pasal 285 KUHP tetap bisa melaporkannya dan menuntut si pelaku dengan mempergunakan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan.
Realitas Perkosaan
• Terjadi secara spontan. Biasanya pemerkosa sudah mempunyai niat, dilakukan tergantung kesempatan.
• Pelaku bukan orang asing. Pelaku perkosaan seringkali adalah orang yang sudah dikenal, seperti pacar, teman, tetangga atau saudara.
• Bukan hanya terjadi di tempat sepi. Kebanyakan kasus perkosaan terjadi di tempat yang “aman” termasuk di rumah, tempat kerja atau sekolah.
• Bukan hanya terjadi pada orang dewasa. Perkosaan juga dialami oleh anak-anak, remaja atau orang tua.
• Semua perempuan bisa menjadi korban perkosaan, tanpa memperdulikan penampilan, cara berpakaian, agama, ras, suku, pendidikan, pekerjaan atau tingkat sosial ekonomi.
• Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki penderita gangguan jiwa, tapi dapat juga dilakukan oleh laki-laki normal.
• Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki yang berstatus sosial ekonomi rendah. Semua laki-laki bisa menjadi pemerkosa tanpa memperdulikan tingkat sosial ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau penampilan.
• Bukan hanya masalah perempuan. Perkosaan menjadi tanggung jawab bersama, baik laki-laki maupun perempuan serta masyarakat dan negara.
• Merahasiakan perkosaan tidak menyelesaikan masalah. Carilah pertolongan pada orang yang dapat dipercaya dan bisa membantu anda.
Jenis Perkosaan
1. Berdasarkan pelakunya
• Perkosaan oleh orang yang dikenal. Perkosaan jenis ini dilakukan oleh atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara).
• Perkosaan oleh pacar (dating rape). Perkosaan terjadi ketika korban berkencan dengan pacarnya, seringkali diawali dengan cumbuan yang diakhiri dengan pemaksaan hubungan seks.
• Perkosaan dalam perkawinan (marital rape). Biasanya terjadi terhadap istri yang punya ketergantungan sosial ekonomi pada suami; berupa pemaksaan hubungan yang tak dikehendaki oleh pihak istri.
• Perkosaan oleh orang asing. Perkosaan jenis ini seringkali disertai dengan tindak kejahatan lain, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan ataupun pembunuhan.
2. Berdasarkan cara melakukannya
• Perkosaan dengan janji-janji/penipuan. Perkosaan ini biasanya diawali dengan janji-janji; korban akan dinikahi, dan sebagainya.
• Perkosaan dengan ancaman halus. Jenis perkosaan ini terjadi pada korban yang punya ketergantungan sosial/ekonomi pada pemerkosa. Termasuk jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap bawahan ataupun guru terhadap murid.
• Perkosaan dengan paksaan (fisik). Perkosaan jenis ini dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam/api) ataupun dengan kekuatan fisik.
• Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu. Perkosaan jenis ini dilakukan dengan mempengaruhi korban melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, guna-guna, hipnotis, dsb.
Reaksi Sesudah Perkosaan
1. Perasaan mudah marah
2. Takut, cemas, gelisah
3. Merasa bersalah
4. Malu, reaksi-reaksi lain yang bercampur aduk
5. Menyalahkan diri sendiri
6. Menangis bila teringat peristiwa tersebut
7. Ingin melupakan peristiwa perkosaan yang telah dialami
8. Merasa diri tidak normal, kotor, berdosa, tidak berguna
9. Merasa lelah, tidak ada gairah dan tidak bisa tidur
10. Selalu ingin muntah, perut dan vagina terasa sakit
11. Ingin bunuh diri
Apa yang harus dilakukan bila terjadi Perkosaan?
1. Korban harus segera melapor ke polisi
• Di Kepolisian korban akan diantar ke dokter untuk mendapatkan visum etrepertum atau kalau terpaksa korban bisa datang ke rumah sakit terlebih dahulu agar dokter bisa memberikan surat keterangan. Mintalah dokter untuk menghubungi polisi.
• Jangan membersihkan diri atau mandi karena sperma, serpihan kulit ataupun rambut pelaku yang bisa dijadikan barang bukti akan hilang. Sperma hanya hidup dalam waktu 2 x 24 jam. Simpan pakaian, barang-barang lain yang anda pakai, ataupun kancing/robekan baju pelaku yang bisa dijadikan barang bukti. Serahkan barang-barang tersebut kepada polisi dalam keadaan asli (jangan dicuci atau dirubah bentuknya). Apabila korban takut pergi sendiri ke polisi, ajaklah teman/saudara untuk menemani.
2. Yakinkan diri bahwa korban perkosaan bukanlah orang yang bersalah
Pelaku perkosaanlah yang harus dihukum. Korban berhak untuk melaporkan pelaku agar bisa dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.
Kiat-kiat menghindari perkosaan:
1. Bertingkah laku wajar
2. Bersikap tegas, tunjukkan sikap dan tingkah laku percaya diri
3. Pandai-pandai membaca situasi. Berjalanlah cepat tapi tenang
4. Hindari berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi
5. Berpakaian sewajarnya yang memudahkan Anda untuk lari/mengadakan perlawanan. Jangan memakai terlalu banyak perhiasan
6. Sediakanlah selalu “senjata” seperti: korek api, deodorant spray (semprot), payung, dsb., dalam tas Anda
7. Apabila bepergian ke suatu tempat, harus sudah mengetahui alamat lengkap, denah dan jalur kendaraan. Jangan kelihatan bingung, carilah informasi pada tempat-tempat yang resmi.
8. Jangan mudah menumpang kendaraan orang lain
9. Berhati-hatilah jika diberi minuman oleh seseorang
10. Jangan mudah percaya pada orang yang mengajak Anda bepergian ke suatu tempat yang tidak kenal
11. Bacalah tulisan-tulisan tentang perkosaan. Dengan demikian Anda bisa mempelajari tanda-tanda pelaku dan modus operandinya
12. Pastikan jendela, pintu kamar, rumah, mobil Anda sudah terkunci bila Anda di dalamnya
13. Belajar bela diri untuk pertahankan diri Anda sewaktu diserang


Kekerasan Seksual terhadap Kanak-kanak
• Cara yang biasa digunakan dalam melakukan kekerasan seksual terhadap kanak-kanak adalah dengan bujukan (memberi iming-iming dengan permen/uang), tipuan (pura-pura diajak main), ancaman maupun paksaan kekuatan fisik.
• Bentuknya sangat beragam; mulai dari memperlihatkan alat vital kepada si anak, rabaan pada daerah vital, perintah untuk melayani oral seks ataupun penetrasi pada alat vital maupun daerah anal.
Antisipasi
 Sedini mungkin anak harus dikenalkan pada tubuhnya sendiri; mana bagian tubuhnya yang boleh diperlihatkan pada/dipegang oleh orang lain dan mana yang tidak. Kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tak wajar pada tubuhnya, anak dibiasakan agar segera memberitahu keluarga.
 Anak juga harus dilatih agar tidak mudah percaya pada orang lain atau diajak main ke tempat yang sepi.
PENTINGNYA RUU ANTI Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pasal 356 KUHP yang memberikan tambahan hukuman 1/3 bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, istri, ibu dan bapak –yang kemudian dalam pasal 487 RKUHP ditambah kata suami--, adalah pasal yang selama ini dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam prakteknya pasal tersebut memiliki kelemahan mendasar untuk melindungi korban KDRT, hal mana mendorong aktifis perempuan mengusulkan RUU tersendiri.

Kelemahan-kelemahan mendasar dalam KUHP’ sehingga perlu adanya RUU anti KDRT, sbb:
KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum; sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau menganggap hanya masalah rumah tangga sebagai masalah privat.

RUU anti KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: a) perlindungan dan penegakan HAM b)kesetaraan dan keadilan jender; c) Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

KUHP hanya mengatur secara terbatas ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam RUU Anti KDRT , sbb:
a. Pasal 351- 356 KUHP mengatur penganiayaan, yang berarti hanya terbatas pada kekerasan fisik.
b. Pasal 285 - 296 yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul., belum sepenuhnya mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam RUU Anti KDRT, sbb:
- Pasal tentang perkosaan (285) misalnya, masih mengeluarkan istri sebagai korban perkosaan dan belum mengakomodir bentuk-bentuk lain di luar persetubuhan atau penetrasi penis seperti menggunakan benda atau alat atau dengan bagian-bagian tubuh tertentu di luar penis, atau dengan cara menggesek-gesekkan penis ke bibir kelamin perempuan di luar kehendak perempuan, sebagai bentuk perkosaan.
- Dalam pasal-pasal lainnya tidak mengenal istilah pelecehan seksual, yang ada istilah perbuatan cabul. Walaupun sebagian bentuk pelecehan seksual bisa ditemukan dalam pasal ini, namun karena istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP maka tidak seluruh bentuk-bentuk pelecehan seksual terakomodir di dalamnya. Definisi perbuatan cabul diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau rasa susila masyarakat, bukan pelanggaran atas integritas tubuh seseorang.
c. KUHP juga tidak mengatur tindakan kekerasan seksual berupa penyerangan seksual (seperti serangan yang ditujukan untuk memperkosa namun perkosaan itu tidak sampai terjadi). Dalam KUHP, tindakan ini di tempatkan sebagai percobaan semata berdasarkan Pasal 53 KUHP. Dan dalam prakteknya jarang pelaku perkosaan --yang tidak sampai menyelesaikan perbuatannya— bisa dijerat dengan pasal ini, tetapi lebih dikenakan pada pasal perbuatan cabul yang hukumannya dalam prakteknya selalu lebih ringan, terlebih lagi esensi perbuatan cabul tidak sama dengan perkosaan.
d. Istilah yang digunakan dalam KUHP adalah ”kejahatan terhadap kesusilaan”. Tidak menggunakan / memakai istilah seksual violence atau kejahatan seksual yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan.
e. Tidak adanya penjelasan resmi tentang istilah kesusilaan yang digunakan, menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum seringkali terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai budaya, norma agama, atau sopan santun berkaitan dengan nafsu perkelaminan bukan kejahatan terhadap orang (tubuh dan jiwa).
f. Pasal 442 KUHP mempidana mereka yang menelantarkan orang-orang yang menurut hukum wajib ia beri nafkah, dirawat dan dipelihara. Sekalipun demikian, pasal ini barulah mengatur satu aspek saja dari definisi kekerasan ekonomi yang dimuat dalam RUU anti KDRT.
g. Pasal 465 tentang penyanderaan dan pasal 470 perampasan kemerdekaan seseorang, dianggap telah menampung kekerasan psikis yang diajukan dalam RUU Anti KDRT. Kenyataannya kedua pasal tersebut hanya mengatur dua bentuk perbuatan (penyanderaan dan perampasan), sementara definisi kekerasan psikis yang termuat dalam RUU anti KDRT lebih luas, karena yang dicantumkan adalah akibatnya (secara psikis), tetapi perbuatannya bisa mewujud dalam berbagai bentuk.
h. KUHP tidak mengenal lingkup rumah tangga sebagaimana yang diajukan dalam RUU Anti KDRT.
i. KUHP tidak mengatur alternatif hukuman kecuali hanya pidana penjara, hal mana membuat dilema tersendiri bagi korban.
j. KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi.
k. Pasal 351-356 KUHP (pasal penganiayaan) hanya mengatur sanksi pidana penjara atau denda dan sanksi lebih ditujukan untuk penjeraan (punishment). Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilemma tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cendrung untuk tidak melaporkan.

Sementara RUU KDRT memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak KDRT.

RUU KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsure-unsur lex special. Unsur-unsur lex special terdiri dari :
a. Unsur korektif terhadap pelaku. RUU KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan tehadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
b. Unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan RUU KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.
c. Unsur Protektif terhadap korban. RUU KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan).
Adanya RUU anti KDRT menjadi penting, karena RUU mencantumkan mekanisme yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban, yang pokok-pokoknya, sbb:
1. Kewajiban masyarakat dan negara untuk melindungi korban
2. Perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku
3. Bantuan hukum bagi korban
4. Perlindungan saksi
5. Prosedur alternatif pengajuan tuntutan
6. Prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban. kesaksian korban dapat dipakai dan diperkuat oleh keterangan ahli maka perkara bisa terus diajukan hingga ke penuntutan
7. Alat pembuktian menerapkan pula visum psikiatrikum
8. Penanganan secara integratif/terpadu dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan


ARGUMENTASI MENENTANG GAGASAN tentang KODIFIKASI HUKUM
(KUHP / KUHAP)

Pandangan yang menganggap semua masalah kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum seperti KUHP atau KUHAP adalah pandangan yang sempit dan ketinggalan zaman serta tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Karena pada era modernisasi dimana pembagian kerja semakin kompleks, kebutuhan akan adanya peraturan-peraturan khusus yang bisa menjangkau permasalahan di lapangan semakin mendesak untuk segera diakomodir.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah UU, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik.

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada adagium lex priori: hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lama. Dan lex spesialis derogat legi generalis: hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum.

Kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi negara seperti tercantum dalam pasal 28 amandemen UUD 1945, Undang-undang no. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women), dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban KDRT. Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarkhi dan feudal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan tsb mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum.

Dalam konteks budaya patriarkhi, para perempuan korban KDRT, menghadapi berlapis-lapis hambatan untuk mengakses hukum, seperti:
1. Tidak mudah melaporkan kasusnya karena berarti membuka aib keluarga.
2. Ragu melaporkan karena bisa jadi ia yang di persalahkan karena tidak becus mengurus suami/keluarga, karena kata orang ‘tidak ada asap kalau tidak ada api’.
3. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialami. Suami semakin gelap mata kalau mengetahui istrinya berani melaporkan dirinya, yang berarti mencemarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga.
4. Khawatir kalau melapor, ia akan dicerai dan menjadi janda. Bagaimana ia kelak dan bagaimana anak-anak?
5. Berani melapor ke polisi tapi ternyata respon aparat tidak serius karena menganggapnya sebagai masalah privat. Tidak semua kepolisian ada RPK-nya.
6. Berani melapor, direspon oleh polwan di RPK, tapi ternyata sulit untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya (terbentur KUHAP).
7. Berani melapor dan ada bukti kuat, tetapi ancamannya pidana penjara. Berarti suami akan dikurung. Bagaimana nafkah keluarga? Sekolah anak-anak? Siapa yang akan menjamin biayanya? Sebab, selama ini baik sistem sosial dan hukum telah membuat ia (istri) tergantung secara ekonomi terhadap sang kepala rumah tangga.
Tindak kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi di masyarakat baik itu dilingkungan rumah tangga, di perusahaan, atau dalam kehidupan sehari hari. Masalah ini merupakan suatu fenomena yang memprihatinkan posisi Indonesia dalam membela hak-hak asasi manusia. Salah satu tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah berusaha mengurangi tindakan tersebut, seperti tertuang dalam misinya yakni penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dari misi tersebut telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan antara lain sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PKTP) yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor terkait, lembaga swadaya masyarakat, kelompok dan organisasi yang peduli terhadap perempuan. Berbagai informasi dari tindak kekerasan dapat diperoleh dari surat kabar, atau pengaduan dari kaum perempuan yang terkena tindak kekerasan maupun sumber sumber lain.
Salah satu informasi yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan adalah melalui surat pengaduan dari masyarakat baik yang dikirimkan langsung maupun surat yang dialamatkan ke Kotak Pos 10.000. Dari surat pengaduan yang diterima sejak Januari 2001 sampai dengan April 2002, berhasil dihimpun sebanyak 281 surat. Selanjutnya disajikan hasil evaluasi/kajian singkat seperti dibawah ini.
Jumlah Surat Pengaduan yang diterima Kementerian PP Dirinci menurut Jenis Kasus
Bila dirinci menurut jenis kasus yang dikelompokkan menjadi lima yaitu: (1) Tindak kekerasan termasuk pelecehan seksual, perselingkuhan, penghinaan, penganiayaan, ancaman, pembunuhan , (2) Perceraian, (3) Perkosaan, (4) Ketenagakerjaan dan (5) pelanggaran hak-hak perempuan/anak, secara rinci jumalh surat pengaduan dikelompokkan menurut tindak kekerasan yang tersaji dalam tabel 1 dan gambar 1 sebagai berikut :
Surat-surat Pengaduan Yang Diterima
Kementerian PP Dirinci Menurut Jenis Kasus
Selama Bulan Januari 2001 s.d April 2002
No. Jenis Kasus Jumlah %
1 Tindak Kekerasan/pelecehan seksual 78 27,76
2 Perceraian/pertengkaran suami istri 15 5,34
3 Perkosaan 43 15,30
4 Ketenagakerjaan/perusahaan 122 43,42
5 Pelanggaran hak-hak perempuan/anak 23 8,19
J u m l a h 281 100,00
Tabel 1




Gambar 1









Tabel 1 dan Gambar 1, menunjukkan bahwa dari 281 surat-surat pengaduan yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan jumlah terbanyak adalah jenis tindak kekerasan dilingkup ketenagakerjaan yaitu sebanyak 122 kasus atau 43,42 %; kemudian berturut turut adalah tindak kekerasan pelecehan seksual, perselingkuhan, penghinaan, ancaman, pembunuhan sebanyak 78 kasus atau 27,76 %; tindak kekerasan perkosaan sebanyak 43 kasus atau 15,34 %; tindak kekerasan berupa pelanggaran hak-hak perempuan/anak sebanyak 23 kasus (8,19 %); kemudian urutan terakhir adalah tindak kekerasan suami istri (perceraian) sebanyak 15 kasus atau 5,34 %.
1. Ketenagakerjaan, merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan kepada pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan, sebanyak 122 kasus (43,42 %), kasus ini banyak menimpa tenaga kerja perempuan Indonesia di luar negeri khususnya di Saudi Arabia dan Singapura seperti dilaporkan oleh pihak KBRI.

Kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi, diantaranya berupa :
v Perlakuan majikan yang kurang manusiawi (kerja hanya diberi waktu istirahat sangat sedikit).
v Tidak diberikan jaminan makan yang memadai.
v Tidak diketahui keberadaannya (pindah dari majikan yang lama).
v Gaji atau upah tidak diberikan secara penuh.
v Uang asuransi tidak diberikan.
v Diganggu oleh majikan.
v Keperluan sehari-hari dipenuhi sendiri.
v Majikan suka menyakiti secara fisik.
v Isteri majikan cerewet.
2. Tindak Kekerasan, dalam kelompok pelecehan seksual, perselingkuhan, penghinaan, penganiayaan, ancaman, pembunuhan.sebanyak 78 kasus (27,76 %).
3. Pelanggaran Hak Perempuan/Anak, yang dimaksud dalam kategori ini diantaranya, hak tunjangan isteri tidak dipenuhi, tidak memasukan nama isteri/anak dalam daftar gaji, tidak mau menikahi perempuan yang sudah lama digauli (kumpul kebo). Salah satu pengaduan mengharapkan agar Undang-Undang Perkawinan lebih memperhatikan hak-hak perempuan sebagai isteri, jumlah surat tindak kekerasan kelompok pelanggaran hak-hak perempuan/anak sebanyak 23 kasus (8,19 %).
4. Perkosaan, jumlah kasus perkosaan yang dadukan sebanyak 43 kasus (15,30 %), korban perkosaan diantaranya TKI di luar negeri, pelajar dan anggota masyarakat lainnya. Pengaduan yang diajukan, agar pihak lain membantu menyelesaikan masalahnya dan mengharapkan agar si pelaku di hokum seberat-beratnya.
5. Perceraian, kasus perceraian yang diadukan sebanyak 15 kasus (5,34 %), kasus perceraian ini diajukan oleh pihak perempuan/isteri dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah lahir batin sehubungan ditinggalkan suami, karena suami menikah lagi sehingga tidak memperhatikan nasib anak isteri dan perlakuan kasar suami.
Penyelesaian surat-surat pengaduan
Dari 281 buah surat tersebut hingga saat ini telah terselesaikan atau telah ditindaklanjuti sebanyak 149 kasus (53,02 %), dengan penyelesaian, berupa melanjutkan atau mengirimkan kepada pihak yang berwenang menangani.
Sedangkan sisanya sebanyak 132 buah surat atau 46,98 %, pengaduan tersebut berupa tembusan dan tidak memerlukan penyelesaian dan surat hanya sebagai arsip.
C. Kesimpulan dan saran
1. Selama kurun waktu 16 (enam belas bulan) yaitu dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan April 2002 , surat pengaduan yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebanyak 281 buah surat, dengan rincian sebanyak 106 (37,5 %) buah surat dikirim dari perorangan dan sebanyak 175 (62,5 %) buah surat dikirim dari Kelembagaan atau Instansi.
2. Berdasarkan katagori jenis tindak kekerasan yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) katagori jenis tindak kekerasan yang terbanyak adalah katagori ketenagakerjaan sebanyak 122 kasus (43,42%); tindak kekerasan katagori pelecehan seksual, perselingkuhan, penghinaan, penganiayaan, ancaman dan pembunuhan sebanyak 78 kasus (27,76 %); tindak kekerasan katagori perkosaan sebanyak 43 kasus atau (15,30 %); tindak kekerasan katagori pelanggaran hak perempuan/anak sebanyak 23 kasus (8,19 %) dan katagori terakhir yaitu perceraian sebanyak 15 kasus (5,34 %).
3. Dari 281 surat pengaduan yang diterima telah terselesaikan sebanyak 149 kasus (53,02 %) dengan penyelesaian mengkoordinasikan kepada instansi yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut seperti ke Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen agama dan lembaga lainnya. Sedangkan sisanya sebanyak 132 surat (46,98 %) surat pengaduan tersebut sifatnya pemberitahuan atau tembusan dan tidak memerukan jawaban atau penyelesaian lebih lanjut.
4. Saran berhubung sampai saat ini surat surat yang berasal dari kotak Pos 10.000 tidak diaktifkan, maka sebaiknya kotak Pos 10.000 perlu dibuka kembali namun pengelolaannya agar dibentuk TIM Khusus untuk melaksanaan pengelolaannya baik untuk menjawab atau memberikan pemecahan surat surat tersebut
5. Untuk mengantisipasi surat surat yang dikirimkan langsung ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, agar supaya surat tersebut segera terselesaikan maka perlu dibentuk TIM penyelesaian surat surat tersebut dengan koordinasi dibawah Deputi III Asdep Urusan Perlindungan Perempuan (Asdep 3/I).
6. Dengan berdasarkan jumlah kasus terbanyak bidang ketenagakerjaan, maka perlu kiranya meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya untuk mempersiapkan bagi para Nakerwan sebelum pemberangkatan ke Luar Negeri.

2 komentar: